JAKARTA, Narayamedia – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo Subianto harus menjadi acuan seluruh anggota kabinet guna menjalankan program-program pembangunan bangsa.
“Dokumen ini menjadi ‘kompas’ pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga; oleh karena itu, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden,” kata Puan saat pidato pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Puan, program pembangunan merupakan sebuah kerja yang membutuhkan waktu panjang dan tekad yang konsisten. Proses pembangunan, kata Puan, juga membutuhkan dukungan politik berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif.
Karena itu, ia berharap kebijakan-kebijakan tersebut selaras antar-kementerian dan lembaga demi terwujudnya program pembangunan yang telah dicanangkan RPJMN. DPR akan menjalankan misi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan bisa digulirkan dengan maksimal.
“DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” jelasnya.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan. (*)
