Nusantara, NARAYA Media – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sedang proses pembersihan lahan seluas 3,24 hektare untuk lokasi pembangunan fasilitas pendukung berupa Kepolisian Resor Kota (Polresta) IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
“Kehadiran Polresta IKN yang kini sedang disiapkan, dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi masyarakat di kawasan Nusantara,” ucap Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Kaltim, Senin (13/4).
Sehari sebelumnya, Minggu (12/4), ia bersama jajaran pun telah meninjau kawasan perencanaan lokasi calon pembangunan Polresta IKN guna memastikan semua proses dan tahapannya berjalan sesuai jadwal yang diinginkan.
“Saat ini tahap awal pekerjaan telah dimulai melalui proses land clearing (pembersihan lahan), dengan target penyelesaian keseluruhan tahap pertama pembangunan pada akhir 2027,” kata Basuki.
Ia menyebut pembangunan ini juga diiringi dengan penataan kawasan dan penyediaan lahan secara terencana. Terutama untuk mendukung kelancaran pengembangan fasilitas kepolisian di ibu kota baru itu.
“Dengan luas lahan sekitar 3,24 hektare, kawasan pembangunan ini mencakup sejumlah fasilitas utama, termasuk gedung utama, masjid, lapangan upacara, kolam retensi dan sarana olahraga,” tambahnya lagi.
Dibawah Otorita IKN
Gedung utama dirancang sebagai pusat aktivitas dengan enam lantai utama yang dilengkapi lantai dek serta tiga lantai bawah. Gedung ini turut didukung dengan berbagai ruang operasional. Seperti ruang kantor, ruang rapat dan fasilitas pendukung operasional kepolisian lainnya.
Selain itu, desain arsitektur juga telah disesuaikan dengan mengintegrasikan berbagai sarana pendukung. Seperti masjid, jalur pedestrian, dan fungsi amfiteater yang digabung sebagai tribun sarana olahraga.
Saat meninjau kesiapan pembangunan kawasan itu, Basuki menegaskan seluruh proses pembangunan Polresta IKN harus berjalan dalam satu komando di bawah Otorita IKN.
“Saya sampaikan bahwa semua instruksi pembangunan Polresta IKN harus satu perintah, satu komando, yaitu dari Otorita IKN. Apapun perencanaannya harus dicek dulu, ditelusuri, kalau perlu dihitung ulang agar tidak ada kesalahan,” kata Basuki.
Melalui perencanaan yang komprehensif dan pelaksanaan yang terukur, katanya, OIKN ingin memastikan seluruh tahapan pembangunan di Kawasan Nusantara berjalan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan perencanaan. (*)
