JAKARTA, NARAYA Media – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Rhenald Kasali menyebut kebijakan mandatori biodiesel memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Khususnya solar.
Menurutnya, kebijakan mandatori biodiesel memiliki potensi besar sebagai substitusi solar. Apalagi hal itu didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri. Serta kesiapan teknologi pengolahan yang relatif matang.
“Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga 8-10 miliar dolar AS per tahun,” kata Rhenald dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4).
Terkait hal itu, dia mengharapkan tata kelola industri kelapa sawit yang baik guna mendukung keberlanjutan program biodiesel, mencakup upaya pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia juga mengharapkan program biodiesel mampu meminimalkan potensi konflik antara kebutuhan pangan dan energi (trade-off fuel-food).
“Perlu diingat, sawit bukan produk homogen untuk energi. Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke energi dapat mengurangi pasokan pangan yang memicu kesulitan bagi substitusi dapur, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menambahkan pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil.
Indonesia secara konsisten mengembangkan program mandatori biodiesel mulai dari B1 hingga B50 yang ditargetkan pada Juli 2026 mendatang, tambahnya, program tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar hingga sekitar 50 persen.
Penerapan biodiesel B40, menurut dia telah menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada tahun 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter.
Emisi Global
Tungkot menyatakan dari sisi penghematan devisa impor, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen, kemudian program B40 meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.
Implementasi kebijakan mandatori dilakukan Indonesia secara bertahap mulai dari B1 hingga B25 pada 2008, terus berlanjut hingga mencapai B50 melalui dukungan dana sawit hasil pungutan ekspor (levy) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP.
“Salah satu keberhasilan kita saat ini adalah substitusi solar impor dengan biodiesel sawit,” tukasnya.
Menurut dia, salah satu tujuan Indonesia mengembangkan bioenergi sawit adalah untuk memperbaiki lingkungan, penggunaan biodiesel dinilai lebih ramah karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.
Ia menjelaskan konsumsi energi fosil secara global merupakan kontributor utama emisi yakni sekitar 70-80 persen yang memicu pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (global climate change).
“Dengan menggunakan bioenergi sawit, Indonesia telah berkontribusi mengurangi emisi global. Artinya, penggunaan bioenergi sawit juga memperbaiki lingkungan hidup dan bukan merusak lingkungan,” jelasnya.
Tungkot menyatakan bioenergi sawit merupakan bagian penting dari cita-cita Indonesia mewujudkan swasembada dan kemandirian energi pada masa mendatang, sehingga tak akan lagi bergantung kepada impor BBM fosil.
Peningkatan pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ini akan berdampak luas tidak hanya pada sektor energi tetapi juga perekonomian secara keseluruhan. Akhirnya, kebijakan ini memberikan efek positif bagi industri kelapa sawit.
Permintaan terhadap CPO, menurutnya akan meningkat sehingga dapat membantu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
“Oleh karena itu, produktivitas kebun sawit harus terus ditingkatkan dan teknologi pengolahan bioenergi diperbaiki secara terus-menerus sehingga diperoleh teknologi yang semakin efisien,” jelas Tungkot. (*)
