JAKARTA, Narayamedia – Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mendorong penggunaan produk lokal dan halal untuk food tray (nampan makanan) program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas, kesehatan, dan keberkahan pangan bagi para penerima manfaat.
Ketua Umum PP IPNU Muhammad Agil Nuruz Zaman menuturkan, pihaknya telah memberikan surat rekomendasi yang ditujukan ke Menteri Perdagangan Budi Santoso. Tujuannya, agar pengadaan food tray MBG lebih berpihak pada pengusaha lokal, sehingga anggaran negara tidak mengalir ke luar negeri.
“Hari ini kami bersurat ke Pak Menteri Perdagangan merekomendasikan terkait program MBG khususnya produk food tray, ini lebih mendukung pengusaha lokal, kami juga merekomendasikan agar food tray ini terjamin kesehatan, keamanan dalam segi kehalalan produk,” kata Agil ditemui di Kementerian Perdagangan di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Agil bersama Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan anggota Poros Pelajar lainnya mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan dalam rangka menyerahkan surat rekomendasi kebijakan terkait pemanfaatan food tray program MBG yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Agil menjelaskan, produk food tray sebaiknya seluruhnya diproduksi dalam negeri, mulai dari bahan baku hingga pencetakan, sehingga mendorong industri nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.
IPNU juga menekankan pentingnya jaminan keamanan pangan, dengan food tray yang digunakan harus memenuhi standar kesehatan, teruji melalui sertifikasi SNI, serta memastikan kehalalan produk sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Ia mengingatkan, produk impor tidak selalu terjamin kualitas dan kehalalanya, sehingga pemerintah perlu hadir memastikan produsen lokal mendapatkan ruang dan kepercayaan dalam memenuhi kebutuhan food tray nasional secara maksimal. Apalagi menurutnya, asosiasi produsen dalam negeri sudah sangat siap memenuhi kuota kebutuhan food tray MBG, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tetap bergantung pada produk impor dari luar negeri.
Dia berharap Kementerian Perdagangan mendengar aspirasi yang disampaikan dan meneruskan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar produsen lokal semakin kuat, APBN terserap optimal, dan lapangan kerja bagi rakyat semakin luas. (*)
