JAKARTA, NARAYA Media – Pemerintah Lebanon tidak bakal menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel kecuali perjanjian tersebut mencakup “penarikan penuh” pasukan Israel dari wilayahnya. Demikian laporan dari Washington Post pada Kamis (23/4) kemarin, mengutip Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam.
“Kita tidak dapat hidup dengan adanya zona penyangga. Kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan untuk kembali. Di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” ucap Salam, dikutip dari Antara, Jumat (24/4)
Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan, awal pekan ini kesediaan Lebanon untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti Beirut telah menyerah dan siap untuk membuat konsesi. Tetapi untuk mencari solusi permanen atas konflik bersenjata tersebut.
Lalu, pada 15 April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan niatnya untuk menghancurkan kota Bint Jbeil di Lebanon. Ia menyebutnya sebagai benteng gerakan Hizbullah di Lebanon selatan.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Lebanon dan Israel akan mengadakan putaran kedua pembicaraan di Washington pada tingkat duta besar. Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 17 April 2026. (*)
