Jakarta, NARAYA Media – Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bakal terus menekan defisit APBN dengan menargetkan angka defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 kurang dari 3 persen dari PDB, yaitu kisaran 1,80 persen sampai maksimal 2,40 persen.
Di hadapan 400 lebih anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara, Prabowo menegaskan pemerintahannya akan terus berjuang menekan dan memperkecil angka defisit APBN.
“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/6).
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027, nantinya mencapai kisaran 11,82 persen sampai 12,40 persen dari PDB.
“Untuk mendukung berbagai program prioritas kita, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 (persen) hingga 14,80 persen dari PDB kita,” jelas Presiden.
Prabowo dalam pidato yang sama, menekankan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. Melainkan wujud dari alat perjuangan bangsa.
“APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita,” paparnya.
Dihadiri Menteri-Pejabat
Diketahui, Prabowo menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI. Rapat dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lalu, jajaran pejabat Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Kemudian, juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.
Rapat Paripurna DPR RI hari ini membahas tiga agenda utama. Mulai dari penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Kemudian, pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI. (*)
