JAKARTA, Narayamedia – Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menuturkan pengelolaan 30 ribu sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMD harus jadi prioritas strategis.
Pihaknya menilai skema ini memperkuat ketahanan energi nasional dan membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (3/8/2025) Mukhtarudin mengatakan, sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi ada sekitar 30 ribu sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lain.
Dia mengungkap, data SKK Migas menunjukkan, potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur itu mencapai 90.000-100.000 barel per hari (bph).
Tambahan ini, lanjut Muhktarudin, sangat krusial. Mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada Juni-Juli 2025 mencapai 602 ribu bph. Ini sedikit di bawah target APBN senilai 605 ribu bph seperti yang disampaikan Menteri ESDM ke Presiden Prabowo Subianto.
“Optimalisasi sumur rakyat langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di 600–700 ribu bph. Jika skema berjalan, Indonesia bisa hemat devisa dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” jelas Mukhtarudin.
Ia melanjutkan, pemberdayaan UMKM dan koperasi bakal menciptakan multiplier effect untuk ekonomi daerah.
Dari kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan UMKM dan BUMD, berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung.
Sekaligus memacu industri pendukung seperti jasa perawatan sumur, transportasi, hingga keuangan mikro.
Adapun, sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menyatakan peran pihaknya lewat DPR harus memantau program ini agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Komisi XII DPR RI bakal memastikan tata kelola program berjalan baik. Mempermudah perizinan, akses pembiayaan dijamin, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Energi harus jadi motor ekonomi rakyat, bukan hanya korporasi besar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar program ini mengadopsi teknologi untuk pengelolaan sumur rakyat tak menimbulkan dampak lingkungan.
“Dengan tata kelola yang benar, kita bisa wujudkan ketahanan energi sekaligus pemerataan ekonomi,” tukasnya. (*)
