Tanjungpinang, NARAYAMedia.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti tingginya biaya logistik di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), karena letak geografis kepulauan serta keterbatasan jalur distribusi antarwilayah.
“Kepri ini 98 persennya adalah lautan, dengan 2.408 pulau tersebar di seluruh wilayah Kepri,” kata Nurdin Halid saat memimpin rapat kerja Komisi VI DPR bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Jumat (9/10), dikutip NARAYAMedia.com.
Dengan geografis seperti itu, kata dia, biaya pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial di Kepri menjadi lebih tinggi, bahkan mencapai 1,5 sampai 3 kali lipat dibandingkan pembangunan di wilayah daratan.
Kondisi ini juga menciptakan beban fiskal bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan aspek pembangunan maupun pelayanan sosial bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong sinergitas BUMN yang bergerak di sektor logistik, seperti Pelni, ASDP hingga Pelindo guna memperkuat konektivitas antarpelabuhan di Kepri, sehingga menciptakan efisien dan efektivitas yang bisa mengurangi disparitas harga logistik, termasuk sembilan bahan pokok.
Ia mencontohkan harga cabai di Kepri mencapai Rp90 ribu per kilogram, atau lebih mahal dibanding daerah lainnya. Selain dipicu ketergantungan pasokan dengan daerah lain, tingginya biaya pengiriman logistik antarpulau ikut memengaruhi kenaikan harta cabai di tingkat pedagang.
Makanya, dalam kesempatan yang sama ia turut mengajak masyarakat Kepri meningkatkan produktivitas cabai melalui gerakan menanam dari pekarangan rumah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai di pasaran.
“Saya juga tanam cabai sendiri di pekarangan rumah, sehingga tak perlu beli lagi di pasar. Otomatis ikut menjaga stabilitas harga cabai di pasaran,” ujar dia.
Senada, Anggota Komisi VI Ida Fauziyah menyebut salah satu problem terbesar mahalnya biaya logistik di Kepri, salah satunya kapal yang mengangkut logistik tujuan pulau terluar di Kepri seperti Natuna dan Anambas, lalu pulang tanpa membawa logistik/komoditas atau dalam keadaan kosong. Makanya memicu tingginya biaya pengiriman logistik antarpulau.
Melalui rapat bersama Komisi VI, Ida mendorong Gubernur Kepri dan jajaran mulai mengidentifikasi komoditas mana yang bisa diangkut kembali agar kapal tidak kosong saat kembali berlayar ke lintasan asal.
“Kepri ini daerah laut, kita bisa meningkatkan produksi pengolahan ikan dari pulau-pulau untuk dikirim ke berbagai daerah. Kalau itu bisa dioptimalkan, saya yakin kesenjangan biaya logistik bisa diatasi,” katanya.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kunjungan Komisi VI DPR sebagai upaya mengurai berbagai persoalan dan strategi khusus yang berkaitan dengan konektivitas hingga biaya logistik di daerah kepulauan.
Menurut Ansar Kepri punya karakteristik tersendiri sebagai wilayah maritim, dengan 292 pulau berpenghuni. “Negara tentu harus menjamin semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara optimal,” ucap Ansar.
Gubernur menambahkan Pemprov Kepri bersama Komisi VI DPR dan BUMN logistik akan terus berkoordinasi guna mencari solusi atas permasalahan tingginya biaya logistik antarpulau.
“Kita akan bahas lebih lanjut bersama pihak terkait. Semoga Kepri jadi prototipe untuk penanganan daerah kepulauan,” demikian Ansar. (*)