Jakarta, NARAYA Media – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan hal yang paling dibutuhkan para korban dugaan penipuan travel haji dan umrah oleh Hanania Travel saat ini adalah kepastian dan pemulihan hak-hak segera.
Menurutnya, pada jamaah itu telah mempercayakan dana mereka untuk beribadah sehingga negara harus hadir memastikan mereka memperoleh keadilan. Dia pun mengaku telah menerima audiensi dari para jamaah yang jadi korban beserta kuasa hukumnya.
“Aparat penegak hukum juga didorong untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini,” kata Dini di Jakarta, Jumat (19/6).
Menurutnya, pendalaman TPPU adalah penting karena upaya hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Tetapi juga membuka peluang untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana.
Penelusuran Aset
Dengan penelusuran aset, dia mengatakan hal itu bisa dimaksimalkan untuk pemulihan kerugian para jamaah. Untuk itu, dia mendorong pengusutan perkara secara menyeluruh, termasuk penelusuran aset dan aliran dana yang diduga berasal dari dana para jamaah.
“Harapan kami sederhana, hak-hak korban dapat dikembalikan semaksimal mungkin,” tukasnya.
Dengan semakin banyaknya korban yang muncul dan proses hukum yang sedang berjalan, Dini mengatakan sudah sepatutnya Kementerian Haji melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Hanania Travel. Serta menyampaikan hasil evaluasi tersebut secara terbuka kepada publik.
“Apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan untuk dikenakan sanksi administratif, maka sanksi harus ditegakkan secara tegas sesuai peraturan yang berlaku,”jelasnya.
Dia menegaskan kasus Hanania Travel harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah. Pengawasan terhadap penyelenggara harus diperketat, transparansi pengelolaan dana jamaah harus diperkuat. (*)
