JAKARTA, Narayamedia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan baru untuk menarik dana dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini disimpan di luar negeri agar beredar di Tanah Air.
Langkah ini diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin Jumat (19/9).
Menurut Purbaya, pemerintah akan menawarkan skema insentif berbasis mekanisme pasar (market-based) sehingga tidak bersifat memaksa.
Rencana itu saat ini masih tahap finalisasi. Ditargetkan bisa diluncurkan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.
“Kira-kira akan ada insentif yang membuat orang Indonesia lebih suka simpan dolar di sini dibanding di luar negeri,” kata Purbaya.
Ia menuturkan, setiap bulan terdapat aliran dana dalam jumlah besar dari Indonesia ke sejumlah negara di kawasan Asia.
Devisa Hasil Ekspor
Jika dana itu dapat dipertahankan di dalam negeri, cadangan devisa Indonesia akan semakin kuat. Lalu, perbankan domestik memiliki suplai dolar yang lebih besar.
Kondisi ini juga akan mendukung pembiayaan proyek hilirisasi yang umumnya membutuhkan pendanaan berbasis dolar.
Purbaya menegaskan, kebijakan ini berbeda dengan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang bersifat wajib bagi eksportir. Jika DHE mewajibkan devisa ekspor masuk ke sistem perbankan nasional, maka program baru ini sepenuhnya berbasis insentif.
Pemerintah ingin membuat masyarakat dan pemilik dana dolar secara sukarela memilih menyimpannya di Indonesia.
Lebih lanjut, Purbaya menyebut daya tarik investor tidak hanya bergantung pada tingkat imbal hasil (yield), tapi juga stabilitas ekonomi dan prospek penguatan rupiah.
“Walau yield selisihnya lebih kecil dibanding di luar, kalau stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, dana akan tetap masuk. Selama prospek pertumbuhan ekonomi kita bagus, uang akan memilih berputar di sini,” ujarnya.
Dengan skema insentif ini, pemerintah berharap dana dolar WNI bisa kembali ke dalam negeri sehingga memperkuat ketahanan ekonomi dan memberi manfaat langsung bagi sektor perbankan maupun investasi nasional.
Penulis: Wildan Adil Hilba
