Jakarta, NARAYA Media – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
KEM dan PPKF RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 kali ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat Paripurna ini dihadiri 451 anggota DPR. Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
Sejumlah Menteri beserta pimpinan lembaga Kabinet Merah/Putih turut hadir. Di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian pimpinan MPR RI dan DPD RI, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik seperti Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketum PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Puan mengatakan Rapat Paripurna hari ini sangat spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden yang menyampaikan langsung Kerangka KEM dan PPKF RAPBN 2027 di hadapan Sidang Dewan.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027, merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027, yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan APBN,” jelasnya.
Puan menambahkan, KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis. Sebab, bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan.
“Tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri,” lanjut Puan.
Puan menyebut KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Puan merinci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut.
“Yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto yang tinggi semata, tetapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Lalu, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambung Puan.,” tukasnya.
Kondisi Geopolitik
Lebih lanjut, Puan mengatakan asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah. Serta pelaku pasar, tentang ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027.
“Isi dari KEM PPKF Tahun 2027, juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera,” ungkapnya.
Menurut Puan, kehadiran Prabowo dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis. Kehadiran Prabowo disebut untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. “Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini,” tambah Puan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkap mengapa meminta waktu untuk menyampaikan pidato KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR. Menurutnya, di tengah geopolitik yang tidak pasti ini, Presiden Prabowo merasa perlu menyampaikan langsung kondisi perekonomian negara.
“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027,” terang Prabowo.
Prabowo mengatakan, kondisi geopolitik yang penuh tantangan saat ini berpengaruh dengan perekonomian dalam negeri. Prabowo merasa perlu untuk menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik ketegangan dan ketidakpastian, peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa di Timur Tegah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan,” jelasnya.
Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, Prabowo berpendapat bahwa Presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. (*)
