Tuntut Kejelasan Status! Serikat Pekerja Geruduk Pimpinan DPR, Ini Hasilnya

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan serikat pekerja membahas kejelasan status pegawai di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (NARAYAMedia/Dok. Antara)

Jakarta, NARAYAMedia.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan serikat pekerja untuk membahas persoalan kejelasan status hubungan kerja 64 pegawai PT KPdP, anak perusahaan PT Krakatau Steel, di Cilegon, Banten.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11), mengatakan pertemuan tersebut melibatkan Dasco, Komisi VI DPR, serta perwakilan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan pekerja.

“Mereka memang punya masalah karena mereka sudah kerja sebagian besar itu sudah delapan tahun tetapi tidak, tidak pakai, tidak punya kontrak yang jelas. Jadi hubungan tanpa status, tidak ada statusnya,” kata Anggia dalam jumpa pers usai pertemuan.

Dia menjelaskan persoalan tersebut berawal dari kondisi pekerja yang sebagian besar telah bekerja selama sekitar delapan tahun, tetapi tidak memiliki kejelasan status hubungan kerja. Selain itu, para pekerja disebut menerima upah di bawah upah minimum regional (UMR), belum mendapatkan jaminan sosial melalui BPJS serta menerima pembayaran upah lembur yang tidak sesuai ketentuan.

Anggia mengatakan Komisi VI DPR bersama pimpinan DPR telah memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan selama sekitar satu bulan untuk mencari penyelesaian.

Hasilnya, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya menghadapi ancaman pemberhentian disepakati kembali bekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu, memperoleh upah sesuai UMR, serta mendapatkan kepesertaan BPJS sejak 13 November 2026. “Pak Dasco memang minta untuk ini harus diurai dan diselesaikan,” tuturnya.

Ketua Umum Konfederasi KASBI Unang Sunarno mengatakan pihaknya menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi VI DPR dan pimpinan DPR karena menilai penyelesaian persoalan pekerja di lingkungan perusahaan BUMN membutuhkan perhatian parlemen. Dia menyebutkan selain persoalan status dan pemenuhan hak normatif, para pekerja juga menghadapi persoalan kebebasan berserikat.

Sunarno mengatakan melalui musyawarah dan negosiasi yang melibatkan manajemen Krakatau Steel, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya diberhentikan secara sepihak akhirnya dipekerjakan kembali. Serikat pekerja mereka juga diperbolehkan kembali menjalankan aktivitasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR dan juga pimpinan DPR, dalam hal ini Bapak Dasco, yang telah membantu memfasilitasi kawan-kawan untuk penyelesaian,” ujar dia.

Lebih lanjut, Anggia mengatakan DPR akan mengawal kemungkinan perubahan status pekerja dari PKWT menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Menurut dia, perubahan status tersebut belum dapat dilakukan saat ini karena Krakatau Steel masih menjalani proses pembenahan perusahaan. “Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan dijadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” kata Anggia. (*)

Share This Article

Related Posts