Jakarta, NARAYA Media – Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli menyebutkan dalam tiga hari safari di Lampung, yakni pada 26 – 28 Juni 2026 lalu, Jokowi menghadiri tidak kurang dari enam titik kegiatan PSI.
Ia menyapa ribuan kader dan relawan lintas kabupaten. Serta menyaksikan pelantikan sejumlah tokoh lintas partai yang resmi bergabung ke PSI. Di antaranya, eks Bupati Lampung Utara, eks Ketua DPW PPP Lampung, hingga eks legislator PDIP dan PKB.
Menurut Nasarudin, ini bukan sekadar kunjungan budaya yang kebetulan diselingi agenda partai. “Ini mungkin adalah agenda partai yang secara paralel dibersamai acara kebudayaan. Yang membuat pola ini menjadi lebih menarik untuk dicermati, yakni Lampung bukan satu-satunya panggung bagi Jokowi dan PSI,” kata Nasarudin, dalam keterangan resmi diterima NARAYA Media, Rabu (8/7).
Nasarudin menambahkan enam bulan sebelumnya, tepatnya 29-31 Januari 2026, Rakernas PSI digelar di Makassar. Jokowi hadir. Di sela kegiatan itu, Rusdi Masse Mappasessu — politisi senior tiga kali pindah partai dan mantan Bupati Sidrap dua periode — resmi meninggalkan NasDem untuk bergabung ke PSI.
Istrinya, Fatmawati Rusdi, adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tengah menjabat. Di Sumatera Utara, gubernurnya adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi yang dilantik pada Februari 2025. Tiga provinsi, tiga mekanisme kedekatan yang berbeda, dan satu jaringan yang sama.
“Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung bukan provinsi acak. Ketiganya, secara presisi adalah tiga provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di luar Pulau Jawa pada Pemilu 2024: Sumut 10,85 juta, Sulsel 6,67 juta, dan Lampung 6,54 juta. Total gabungan: hampir 24 juta pemilih,” jelasnya.
Kesesuaian antara provinsi yang dipilih dan besaran DPT terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan “apakah ini strategi?” karena polanya sudah terlalu konsisten untuk disangkal. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: mengapa justru di luar Jawa?,” ujarnya.
Nasarudin menganalisis di sinilah jawabannya menjadi menarik. Jawa, dengan 60 persen populasi nasional, secara intuitif tampak sebagai prioritas logis. Tapi dalam logika politik praktis, Jawa justru adalah arena yang paling mahal dan paling berisiko untuk dimasuki oleh PSI yang belum memiliki satu kursi pun di DPR.
Strategi War of Maneuver
Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah basis PDIP yang dibangun selama tiga dekade—jaringan struktural yang sangat ideologis dan berakar hingga ke tingkat kelurahan. Jawa Barat dikuasai Golkar dan PKS secara bergantian. Banten menjadi teritorial Gerindra dan Golkar.
Masuk ke Jawa dengan kendaraan sekecil PSI berarti berhadapan langsung dengan mesin-mesin raksasa yang sudah mapan — sebuah war of maneuver yang kemungkinan besar akan habis sebelum sampai ke garis finish.
Maka ini, langkah strategis PSI dalam menerapkan dua strategi perjuangan kekuasaan sekaligus, yakni pertama PSI menerapkan strategi: war of maneuver, yakni serangan frontal langsung ke pusat. Kedua, war of position, yakni pembangunan hegemoni secara bertahap di institusi-institusi pinggiran sebelum pusat kekuasaan benar-benar dapat direbut.
Dalam pembacaan strategi dan pilihan PSI untuk mengkonsolidasi kekuatan di luar Jawa adalah war of position yang sabar dan terkalkulasi. Bukan kekalahan, melainkan penghindaran arena yang tidak menguntungkan demi membangun basis yang lebih cair dan lebih mudah diorganisir.
Nasarudin menyetir pelengkap teori ini datang dari ilmuwan politik Edward Gibson melalui konsep “boundary control”. Artinya, elite yang posisinya tidak cukup kuat di pusat cenderung membangun “zona kebal” di daerah-daerah yang pengawasan dari pusat relatif lemah dan kompetisi politiknya belum sekeras wilayah inti.
Di luar Jawa, loyalitas kepartaian lebih pragmatis, atau kader yang berpindah dari PPP, PDIP, hingga PKB ke PSI dalam satu hari di Lampung adalah bukti empirisnya. Hal serupa nyaris mustahil terjadi di Jawa Tengah yang basis kulturalnya jauh lebih ideologis.
Ada pula dimensi yang lebih terukur secara aritmetika elektoral. PSI meraih 4,6 juta suara atau sekitar 2,8 persen pada Pemilu 2024–gagal melewati ambang batas empat persen. Untuk 2029, PSI membutuhkan sekitar 8,2 juta suara.
Dengan 24 juta pemilih yang tersebar di tiga provinsi target, dibutuhkan konversi suara sekitar 15 persen di ketiga provinsi itu untuk menutup seluruh defisit. Ini sebuah angka yang besar. Tapi, jauh lebih realistis daripada merebut suara di Jawa yang sudah diperebutkan belasan parta.ungkapnya. (*)
