Jakarta, NARAYA Media – Rentetan kasus penipuan massal yang merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah kembali mencuat ke permukaan. Dua skandal terbesar belakangan ini, yakni kasus penggelapan dana umrah Hanania Travel dan dugaan investasi bodong berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI), dinilai bukan sekadar kasus kriminal biasa.
Berdasarkan data penyelidikan kepolisian, Hanania Travel diduga merugikan ribuan jemaah dan terus membengkak. Hingga informasi ini diturunkan, tercatat sebanyak 1.430 orang resmi memberikan kuasa hukum dengan total kerugian materiil Rp44,6 miliar.
Sementara pada kasus PT DSI, mencatat angka penipuan yang jauh lebih masif. Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (PLDSI) Achmad D. Pitoyo menyebut hingga kini pengembalian dana yang lender terima hanya berkisar 0,02 persen dari total kerugian.
Artinya, kasus gagal bayar yang dialami DSI diklaim berdampak penuh pada nasib 14.000 korban dengan total kerugian Rp 2,5 triliun.
Lipat Ganda Aset
Wakil Ketua Koordinator Wilayah Indonesia Barat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) sekaligus tokoh muda, Faizal Hermiansyah, angkat bicara mengenai fenomena ini.
Menurutnya, kedua kasus tersebut menjadi cermin retak yang memperlihatkan dua masalah mendasar bangsa. Antara lain, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan tingginya himpitan tekanan ekonomi.
“Sangat miris. Ini bukti rendahnya literasi keuangan dan tingginya tekanan ekonomi. Uang masyarakat yang seharusnya bisa diputar untuk membeli produk UMKM/ekraf local, justru menguap ke tangan penipu,” kata Faizal Hermiansyah di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Faizal menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global dan domestik yang tidak menentu membuat banyak keluarga mencari jalan pintas guna mengamankan atau melipatgandakan aset mereka. Selain itu, lanjut Faizal, kasus ini harus menjadi momentum penting bagi para pelaku ekraf. Khususnya di sektor aplikasi atau edukasi.
“Kasus ini harus menjadi momentum bagi para pelaku ekraf (khususnya sektor aplikasi atau edukasi) untuk menciptakan konten dan platform literasi keuangan yang lebih masif dan mudah dipahami masyarakat luas,” tutupnya. (*)
