JAKARTA, Narayamedia – Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah dua posisi wakil menteri (Wamen) di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang diusung pemerintahannya.
Menurut Ray, penambahan posisi Wamen justru berpotensi menambah lapisan birokrasi dan bertentangan dengan tujuan awal efisiensi anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo.
“Kalau tujuannya efisiensi, mestinya bukan dengan menambah jabatan baru. Dengan semakin banyak orang, koordinasi malah semakin sulit,” ujar Ray di Jakarta, Sabtu (11/10).
Sementara itu, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan, tambahan Wamen di Kemendagri diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Namun, Ray menilai alasan tersebut kurang relevan karena wilayah Indonesia tidak mengalami penambahan signifikan dalam dua dekade terakhir, kecuali empat provinsi baru di wilayah Papua. “Kalau alasannya karena wilayah Indonesia luas, dari dulu juga memang sudah luas, tidak ada yang berubah,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa efektivitas pemerintahan tidak harus dicapai dengan memperbanyak struktur jabatan, melainkan dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat sistem koordinasi yang sudah ada.
Lebih lanjut, Ray menilai kebijakan tersebut bisa diartikan sebagai langkah politik untuk mengakomodasi pihak-pihak yang belum mendapat posisi di pemerintahan. “Masih banyak orang yang belum dapat jabatan, jadi dibuatlah struktur baru agar bisa dimasukkan ke posisi tersebut,” tuturnya.
Penulis: Karen Jennifer Natasya
