JAKARTA, NARAYA Media – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, salah satu fokus utama pemerintah dalam merespons lonjakan harga minyak dunia adalah menjaga tingkat daya beli masyarakat.
Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya di Jakarta, Selasa (7/4) menjelaskan, pertumbuhan ekonomi perlu dijaga tetap stabil agar perekonomian nasional tidak tertekan.
Dalam konteks ini, konsumsi rumah tangga menjadi penopang produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi mencapai 56 persen.
“Kalau menaikkan harga minyak, konsumsi otomatis turun. Kalau konsumsi rumah tangga turun, pemerintah juga tidak bisa bergerak banyak,” kata Ibnu dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap”.
Ibnu mengatakan, pemerintah memiliki beban fiskal yang relatif besar pada tahun ini, salah satunya berasal dari pembayaran bunga utang yang lebih besar dibandingkan tahun setelahnya.
Realokasi Belanja K/L
Secara bersamaan, dunia usaha juga relatif wait and see mengingat perkembangan perekonomian global yang terpengaruh oleh tensi geopolitik.
“Konsumsi tidak boleh turun. Makanya pemerintah sampai akhir tahun tidak bisa menaikkan harga minyak. Kami harus mengamankan bagaimana caranya konsumsi rumah tangga tidak boleh turun,” tukasnya.
Di tengah situasi itu, pemerintah mengambil langkah realokasi belanja kementerian/lembaga (K/L). Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah merealokasi belanja K/L sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.
“Walaupun tadi dari sisi belanja non-K/L subsidi dan bayar bunga utang meningkat, tapi ada ruang buffer yang kami rumuskan agar bisa menahan (gejolak),” jelasnya.
Ibnu mengatakan, pemerintah bakal mencermati perkembangan tensi geopolitik global hingga Juni 2026. Pemerintah optimistis tekanan global, termasuk perang dan dampaknya terhadap harga energi, akan mulai mereda pada periode tersebut sehingga penyangga fiskal yang tersedia tetap memadai untuk menjaga stabilitas. (*)
