JAKARTA, Narayamedia – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan BPS dalam identifikasi Rukun Warga (RW) kumuh guna memperkuat kebijakan berbasis data.
“Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain,” kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti saat peluncuran “Portal Satu Data Jakarta” di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa (11/11), dikutip dari Antara.
Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada 2025 kembali menjadi tertinggi secara nasional dengan nilai 85,05.
Angka ini naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini didorong naiknya usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah warga DKI Jakarta.
“Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” jelasnya.
Sementara, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, peluncuran Portal Satu Data Jakarta merupakan hal penting untuk memastikan seluruh kebijakan di Jakarta berbasis data yang akurat, terbuka, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pramono menambahkan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sempat mengalami pemotongan Rp15 triliun, kinerja pembangunan ibu kota tetap kuat berkat pemanfaatan data yang tepat dan prioritas anggaran yang jelas.
“Kartu Jakarta Pintar, jumlahnya 707.920 siswa. Nggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya Rp1,6 triliun. Kedua adalah untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kurang lebih Rp380 miliar,” jelas Pramono. (*)
