Jakarta, NARAYA Media – Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli mengatakan safari adalah teknologi politik paling tua yang masih bekerja sangat efektif hingga kini. Teknologi ini dipilih bukan karena Jokowi rindu jalan-jalan.
Ia dipilih karena semua teknologi kekuasaan yang lain sudah tidak lagi di tangannya. Menurut Nasarudin, kontrol atas partai berkurang drastis setelah perpisahan dengan PDIP. Sekarang di tangannya ia memiliki partai yang masih belum memiliki “daya pukul” besar seperti partai lain.
“Kontrol atas kabinet ada di tangan presiden yang baru. Distribusi anggaran, penempatan pejabat, akses ke BUMN, semuanya kini mengalir ke patron yang berbeda. Dalam peta kekuasaan yang bergeser, hampir semua tuas formal sudah berpindah tangan. Kecuali satu,yang paling primitif dan paling tahan lama dalam politik populis, yakni hubungan langsung dengan masyarakat,” ucapnya, dalam keterangan resmi diterima NARAYA Media, Senin (29/7).
Itulah mengapa safari politik Jokowi bukan kampanye dalam pengertian pemilu biasa. Safari adalah proses rekalibrasi legitimasi. Semakin elite menjauh, semakin Jokowi harus terlihat masih dicintai publik. Sebab cinta publik adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diambil oleh keputusan partai mana pun atau dihapus oleh pergantian kabinet mana pun.
Nasarudin menambahkan ketika safari akhirnya dimulai, Jokowi tidak pergi untuk mencari tahu. Ia pergi karena hampir dia satu setengah tahun sebelumnya sudah cukup untuk mengetahui, dan kini saatnya mengeksekusi.
Ada asumsi yang beredar luas, menurut Nasarudin, Jokowi bergerak karena terancam secara hukum. Kasus ijazah, tekanan dari berbagai arah, ancaman yang semakin nyata.
“Analisis itu tidak salah, tapi urutannya terbalik. Ancaman hukum bukan penyebab safari. Ancaman hukum adalah konsekuensi yang akan datang jika safari gagal. Di tengah tekanan itu kalimat “Saya akan lawan!” seolah terdengar lagi dan berubah menjadi strategi yang Jokowi akan jalankan,” jelasnya.
Dalam ekosistem kekuasaan Indonesia, lanjutnya, proses hukum tidak berjalan dalam vakum. Ia berjalan dalam lingkungan politik yang sangat memperhatikan siapa masih relevan dan siapa sudah selesai. Aktor yang masih punya massa, masih bisa menggerakkan sesuatu, secara informal terlindungi oleh kalkulasi sederhana: terlalu mahal untuk diserang.
“Aktor yang kehilangan relevansi kehilangan juga perlindungan informal itu. Barulah setelah itu pintu untuk hal-hal yang lebih serius terbuka lebih lebar dan lebih cepat” tambahnya.
Elite Loyal
Artinya, yang paling ditakuti Jokowi bukan sidang pengadilan. Termasuk yang paling ditakuti adalah menjadi tidak relevan terlalu cepat sebelum pertarungan politik dimulai.Ujarnya
Taktik ini bisa berhasil jika kepala-kepala daerah masih merasa ada untungnya terlihat dekat. Jika pengusaha masih ragu untuk sepenuhnya berpindah orbit. Atau jika survei popularitas bertahan atau naik. Jika tidak ada konsolidasi elite yang cukup kompak untuk berani menyebut nama Jokowi tanpa takut biaya politiknya.
Tapi, taktik ini runtuh ketika elite mulai yakin bahwa Jokowi tidak lagi bisa mendistribusikan akses ke sumber daya apa pun yang bermakna. Saat keyakinan itu terbentuk, fear effect menguap. Dalam politik Indonesia, elite lebih loyal pada masa depan daripada masa lalu.
Tapi kini, safari, relawan, PSI, dan jaringan informal di daerah, semuanya menggambarkan sesuatu yang strukturnya berbeda: Jokowi sedang bertransformasi dari pemimpin negara menjadi pemimpin faksi.
“Ini pergeseran yang sangat besar. Presiden tidak perlu menjaga loyalitas karena ia adalah sumber loyalitas itu sendiri. Tapi faction leader harus bekerja keras setiap hari: mempertahankan jaringan, menghitung pembelotan, mengelola kepala daerah yang mulai melihat ke arah lain, memastikan pengusaha masih mau mengangkat telepon,” paparnya.
Nasarudin menambahkan safari politik Jokowi adalah pekerjaan seorang pemimpin legiun politik. Bukan kegiatan seorang negarawan yang hendak pulang ke rakyatnya. Belum pernah ada mantan presiden Indonesia yang mempertahankan mobilitas politik seintens ini setelah meninggalkan jabatan.
“Ada ironi gelap dalam transformasi ini. Seseorang yang selama 10 tahun menjadi pusat gravitasi kekuasaan kini harus berjuang dengan alat-alat yang sama dengan politisi menengah: perjalanan, pertemuan, bersalaman, membuktikan diri masih ada dan masih bisa dihitung,” tambahnya.
Jarak antara dua kondisi itu adalah ukuran paling jujur dari apa yang telah berubah. Ukuran itu tidak terlihat dari atas panggung safari mana pun.
Jokowi tanpaknya memahami diam berarti mati secara politik. Safari keliling Indonesia sebagai ajang pembuktian bahwa ia masih ada. Masih tahu cara bermain dan masih layak untuk diperhitungkan. (*)
*Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli
