JAKARTA, NARAYA Media – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai banyaknya kepala daerah tersandung operasi tangkap tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi karena salah satunya disebabkan permasalahan rekrutmen yang selama ini diterapkan.
Dia menjelaskan, selama ini kepala daerah dipilih dengan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Artinya, lanjutnya, terdapat permasalahan yang sistematis terkait pilkada langsung.
“Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus. Ada juga yang begini (terkena OTT),” kata Tito usai rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/4).
Problem Dasar
Dia pun tak menampik mekanisme pilkada secara langsung memiliki dampak yang positif. Tetapi, ada juga dampak negatifnya. Dengan fakta bahwa biaya politik yang mahal, maka tak menjamin kepala daerah terpilih adalah orang-orang yang baik.
Menurutnya, fenomena banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu mengalami permasalahan soal kesejahteraan, moral hingga integritas.
Meskipun kasus yang terbaru adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terkena kasus korupsi pemerasan terhadap pejabat, menurutnya, permasalahannya bukan hanya soal kasus per kasus. Sebab, katanya, fenomena kepala daerah korupsi itu terjadi beberapa kali terjadi dalam waktu singkat.
“Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini di yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung,” tukasnya. (*)
