JAKARTA, NARAYA Media – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar yang berasal dari eksekusi aset kasus judi online (judol) kepada Kejaksaan Agung untuk nantinya disetorkan ke negara.
Penyerahan itu dilaksanakan secara simbolis dari Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji kepada Kejaksaan Negeri Jakarta yang diwakili Kasi Pidum Kejari Jakarta Pusat Muhammad Irham Fuady di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/3).
Himawan menerangkan bahwa penyerahan uang ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013, khususnya terkait aset yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana asal perjudian online.
“Eksekusi aset hari ini merupakan tindak lanjut konkret dari laporan hasil analisis (LHA) yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa Dittipidsiber Bareskrim Polri menerima 51 LHA dari PPATK yang berasal dari transaksi 132 situs judi online.
Dari 51 LHA tersebut, sambung dia, Dittipidsiber telah menindaklanjutinya menjadi 27 laporan polisi (LP) dengan total penghentian sementara senilai Rp255,7 miliar dari 5.961 rekening.
133 Rekening
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 LP dalam proses penyidikan. Total dana yang disita sebesar Rp142 miliar dari 359 rekening dan total dana yang diblokir sebesar Rp1,6 miliar dari 40 rekening.
Adapun 16 LP sisanya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan total nilai aset yang diserahkan kepada negara sebesar Rp58,1 miliar dari 133 rekening. Dana tersebut diserahkan kepada Kejagung hari ini untuk selanjutnya disetorkan menjadi pemasukan negara.
Lebih lanjut, jenderal polisi bintang satu itu mengatakan bahwa eksekusi aset ini merupakan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah terkait optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) yang berasal dari tindak pidana, khususnya judi online.
“Kami menyadari bahwa tindak pidana perjudian online telah merugikan tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2013 berkaitan dengan penanganan harta kekayaan dalam TPPU, khususnya judi online, merupakan proses penegakan hukum tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi berlanjut hingga perampasan aset hasil kejahatan kepada negara,” tukasnya.
Ia juga mengapresiasi sinergisitas yang terjalin antara Polri dengan kementerian/lembaga dalam upaya memberantas judi online hingga akhirnya bisa terlaksana penyerahan uang ini. (*)
